Kota Bitung,jendelapembaruan.com –
Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPLP Bitung dalam Masalah proyek pengadaan cat dan dicking kapal Gandiwa yang tidak sesuai aturan kementerian kelautan.
Ironisnya, dugaan proyek pengadaan cat dan dicking kapal Gandiwa sejak dari tanggal 17/10/2024 sampai di tahun 2025 di duga belum di sentuh Aparat Penegak Hukum khususnya Polda Sulut Dan Kejati Sulut.
Disisi kebutuhan belanja barang berupa pengadaan kebutuhan cat KN. Gandiwa – P.118 sesuai SPK No PL. <span;>107/7/3<span;>/PLP.Btg-2024, tgl 04/10/2024, BAST No PL.108/5/15/PLP.Btg-2024,tgl 17/10/2024.
Pasalnya, Dugaan Pimpinan KPLP Bitung melakukan penangkapan kapal TB BPW 15 kemudian dalam penangkapan kapal TB BPW 15 di bawah di tempat pangkalan navigasi bitung tempat di tandurusa kecamatan Aertembaga Kota Bitung.
Dari informasi yang tim lakukan investigasi yang di dapatkan bahwa mana kapal tersebut di tangkap oleh KPLP Bitung dan di duga oknum pimpinan KPLP Bitung meminta dana sebesar 50 juta terhadap pemilik kapal TB BPW 15 yang bernama ci Oca dan namun segi permintaan yang di lakukan oleh oknum pimpinan KPLP Bitung di tolak oleh pemilik kapal tersebut, maka kapal TB BPW 15 di tahan KPLP Bitung yang di tempatkan di pangkalan navigasi kota bitung.
Sementara itu, Salah satu Pegawai yang tidak bisa sebutkan namanya, mengatakan bahwa kami dmna beberapa hari lalu ada perwakilan di rektorat yg dtg k kpl KN GANDIWA langsung k kpl di dermaga yg di paksakan dibawa dari Samarinda k Bitung dlm keadaan msh bermasalah .. semoga pemeriksaan ini bisa menyeluruh dan bisa klarifikasi dgn nakhoda yg km. Lama perihal keadaan kapal selain itu PENGADAAN FIKTIF yg menghilangkan uang RATUSAN JUTA itu wajib,” Ungkapnya.
Maaf kami punya bukti .. jika tim pemeriksa yg dtg tidak memeriksa secara menyeluruh MAAF pak kami merasa tidak ada gunanya Krn kami tau kpl pangkalan ini punya selingkuhan di ktr pst di bagian dirkapel namanya Taufik Akbar .. dan sdh kami liat sendiri datang dan nginap di rumah kpl pangkalan di Tondano … MAAF bukan kami msk urusan pribadi orang tapi sebagai pimpinan dan perempuan ini contoh yg memalukan dgn moral yg tidak baik…kami tetap menunggu tindak lanjut lanjut masalah di PLP BITUNG.. semoga ada pimpinan baru yg bermoral baik taat agama.” Ucap Salah satu Pegawai yang tidak bisa sebutkan namanya.
Lanjutnya, Kami pegawai kantor Pangkalan penjagaan laut dan Pantai kls Ii Bitung.. dibawah pimpinan ibu MAJUMI MAMUAJA .. merasa tidak nyaman dgn kebijakan yg beliau ambil membuat kantor ini bertambah tidak baik / rusak.. adapu permasalahanya sejak masuk bulan Oktober tindakan yg di ambil antara lain
1. Rusaknya kapal Gandiwa yg TDK bisa menunjang kegiatan angleb
2. Adanya pemecatan secara sepihak oleh kpl KTR beberapa tenaga honor sedangkan mereka tau jelas PRESIDEN RI MELARANG ADANYA PEMUTUSAN KERJA UTK TENAGA HONORER PADA SAAT EFISIENSI INI
Mereka justru ingin membawa permasalahan ini keluar tapi justru kami yg mencoba meredam dgn harapan jika terjadi pergantian pimpinan kantor maka kpl KTR yg baru bisa.enerima mereka kembali. Krn yg kami dengar yg keluar ini akan di ganti dgn keluarga kepala kantor .
3. Dia buat Mutasi besar besaran dan yg mencolok semua nakhoda kapal di ganti.. utk menutupi permainan di kapal menyangkut doking kapal dan BBM kapal..
4. Kn Gandiwa kpl kls I sejak Agustus melakukan dok di Samarinda berkali kali buat perubahan RAB sampai selesai pekerjaan bukan November setelah uji coba kapal bukanya baik malah tambah rusak dan sampai sekarang kapal masih di Samarinda ( bisa tanyakan langsung k nakhoda dan KKm kn Gandiwa yg nakhoda nya baru d mutasi turun )
5.adanya tekanan dari kepala kantor setiap pengedropan BBM k kpl uang BBM 40 persen di serahkan k kantor
6. Yg paling berbahaya adanya pengadaan barang FIKTIF ..yaitu pengadaan cat utk kapal Gandiwa sebesar 102 juta lebih yg di ambil kepala kantor dan tidak ada barang yg sampai k kapal .. spk. No pl.107/7/3/2024 tgl 4-10-2024
7. Org yg bermasalah dlm persoalan yg lalu di tingkat POLDA SULUT sdr.arwan Jusuf mantali malah diikutkan assesment .. dan d berikan jabatan di keuangan di kantor ..
8. Kpla ktr jika emosi tanpa kontrol bicara TIDAK ADA YG BISA GANTIKAN DIA… ( ini apa betul atau tidak) info yg kami dengar ada dukungan dari pejabat kementrian yg pernah bertugas di Bitung.
“Semonga Pimpinan Semacam MAJUMI MAMUAJA harus di gantikan dan berikan pimpinan dari luar daerah saja dari pada pimpinan dari daerah sendiri justru korupsi dan mau kaya sendiri dan Kami yg di laut mendapat tekanan permintaan yg berat staf yg di darat .menikmati nya,” Harapnya.
Tambah salah satu Pegawai KPLP Bitung yang tidak bisa sebutkan namanya, meminta tegas kepada bapak presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada,Jaksa Agung Republik Indonesia adalah Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.,Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Andi Muhammad Taufik, SH., MH., CGCAE ,Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Bapak Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut,(Dirjen Hubla) Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc. untuk Periksa Pimpinan KPLP kota Bitung MAJUMI MAMUAJA yang dugaan melakukan proyek pengadaan cat dan dicking kapal Gandiwa yang tidak di realisasikan sesuai aturan maupun dugaan pemerasan terhadap pemilik kapal TB BPW 15,” Tuturnya.
Terpisah, Pimpinan KPLP Kota Bitung MAJUMI MAMUAJA, mengatakan bahwa Selamat pak utk masalah ini sdh dalam penyidikan dan kami sdh berkoordinasi dgn Korwas PPNS Polda Sulut dan sdh menyampai spdp ke Kejati lewat Korwas.
Mkn hanya itu info yg bsa saya berikan utk ini yah bapak dan Utk masalah ini sedang ditangani oleh Kantor Pusat,” ucap Mamuaja di saat konfirmasi awak media lewat via WhatsApp, Selasa 22/04/2025 pukul 12.28 Wita.
Kemudian juga, Pemilik Kapal TB BPW 15 Ibu Oci mengatakan bahwa, Mohon maaf ya .sy tidah bersedia memberikan keterangan, Ucapnya di saat konfirmasi awak media lewat via WhatsApp Pukul 11.46 Wita.
Hingga berita ini ditayangkan ke media massa, Tim awak media ini masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat LHKPN, Badan Pemeriksa keuangan,KPK RI, Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri terkait guna menindaklanjuti adanya kegiatan dugaan yang dilakukan oknum Pimpinan KPLP Kota Bitung.
